BPJS Kesehatan nonaktif setelah resign: kenapa, dan cara mengaktifkannya lagi

Selama bekerja, BPJS Kesehatan terasa otomatis: dipotong dari gaji, kartunya aktif, tinggal pakai. Begitu kamu keluar dari perusahaan, otomatisnya hilang, dan banyak orang baru sadar statusnya nonaktif saat sudah di loket rumah sakit. Ini yang sebenarnya terjadi.

Kenapa jadi nonaktif

Selama jadi karyawan, kamu terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) dan iuranmu dibayar lewat perusahaan: 4% dari perusahaan, 1% dipotong dari gajimu. Begitu hubungan kerja berakhir, perusahaan melaporkan kamu keluar dan berhenti menyetor iuran. Tidak ada yang membayar, statusmu menjadi nonaktif.

Kartu dan nomor kepesertaanmu tidak hilang. Riwayatmu tetap ada di BPJS Kesehatan. Yang berhenti hanya pembayarannya, jadi yang perlu kamu lakukan adalah memastikan ada yang membayar lagi: perusahaan baru, atau kamu sendiri.

Beda resign dengan PHK

Ini pembeda yang paling penting dan paling sering tertukar.

Kalau kamu di-PHK, Pasal 27 Perpres 82/2018 mewajibkan perusahaan tetap membayar iuranmu paling lama 6 bulan sejak tanggal PHK, tanpa dipotong dari apa pun, sampai kamu bekerja lagi. Syaratnya PHK dilakukan sesuai aturan ketenagakerjaan. Selama 6 bulan itu kamu dan keluargamu tetap bisa berobat seperti biasa.

Kalau kamu mengundurkan diri, aturan 6 bulan itu tidak berlaku. Perusahaan berhenti membayar sejak tanggal kamu keluar. Karena itu, urus peralihan kepesertaan sebelum hari terakhir kerja, jangan menunggu sampai butuh berobat.

Tiga jalan supaya aktif lagi

1. Didaftarkan perusahaan baru

Kalau kamu langsung bekerja di tempat baru, berikan nomor JKN atau NIK ke HR. Perusahaan baru mendaftarkanmu sebagai pekerja mereka dan mulai membayar iuran. Kamu tidak perlu mendaftar sendiri. Setelah gajian pertama, buka Mobile JKN dan pastikan status aktif atas nama perusahaan baru.

2. Pindah jadi peserta mandiri (PBPU)

Kalau ada jeda tanpa kantor, atau kamu memutuskan freelance, daftarkan diri sebagai Peserta Bukan Penerima Upah lewat salah satu kanal resmi:

• Aplikasi Mobile JKN: menu pendaftaran atau perubahan data peserta.
• PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) di nomor 0811-8-165-165.
• Kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Siapkan KTP, Kartu Keluarga, nomor HP dan email aktif, serta nomor rekening kalau diminta untuk autodebit. Semua anggota keluarga dalam satu KK didaftarkan sekaligus, dan iurannya dihitung per orang: Rp150.000 (kelas 1), Rp100.000 (kelas 2), atau Rp35.000 (kelas 3 setelah bantuan pemerintah) per orang per bulan.

3. Menunggu 6 bulan (khusus PHK)

Kalau kamu di-PHK, selama 6 bulan pertama kamu masih ditanggung perusahaan lama. Gunakan waktu itu untuk mencari kerja, tetapi tandai tanggalnya: sebelum bulan keenam habis, kamu sudah harus terdaftar di perusahaan baru atau pindah ke peserta mandiri.

Kalau sempat menunggak

Kalau statusmu nonaktif beberapa bulan lalu kamu daftar ulang, tunggakan iuran tetap harus dibayar sebelum status aktif kembali. Setelah itu ada satu aturan tambahan dari Pasal 42 Perpres 82/2018 (diubah Perpres 64/2020): kalau dalam 45 hari setelah aktif kembali kamu menjalani rawat inap, kamu dikenai denda 5% dari biaya rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan, dengan batas paling banyak 12 bulan tunggakan dan denda paling tinggi Rp30.000.000. Rawat jalan tidak kena denda. Lewat 45 hari, denda tidak berlaku lagi.

Urutan yang aman

1. Dua minggu sebelum hari terakhir kerja, tanya HR kapan kamu dinonaktifkan dari kepesertaan perusahaan.
2. Kalau sudah ada kantor baru, serahkan nomor JKN ke HR baru pada hari pertama.
3. Kalau belum, daftar peserta mandiri lewat Mobile JKN atau PANDAWA sebelum tanggal nonaktif, supaya tidak ada bulan kosong.
4. Simpan bukti bayar iuran pertama, lalu cek status di Mobile JKN.